BANDUNG, Eranasional.com – Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan para operator jasa telekomunikasi agar pemindahan kabel di kawasan tersebut segera direalisasikan dalam waktu sepekan ke depan. “Hari Selasa nanti akan kita koordinasikan ulang. Jadi, jika mainhole-nya sudah siap, kabel harus segera dipindahkan ke bawah,” ucap Ema usai meninjau kawasan Jalan Riau, Jumat 17 Maret 2023.

Pemkot Bandung menargetkan, hingga triwulan pertama 2023, proses ducting sepanjang Jalan Riau bisa segera terealisasi. Setidaknya dari persimpangan Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) hingga persimpangan Jalan Banda.

“Memang perlu effort luar biasa. Kami menargetkan 2023, ducting di Jalan Riau ini sudah selesai,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemkot Bandung memiliki target penurunan kabel udara di 13 ruas jalan, antara lain: Jalan Ir. H. Djuanda (Dago), L.L.R.E Martadinata (Riau), Sudirman, Wastukancana, Purnawarman, Sumatera, Cibaduyut, Otista dan juga Jalan Soekarno Hatta.

Pada 2022, kabel di ruas Jalan Dago sudah berhasil diturunkan. Menyusul pada 2023 di Jalan Riau.

“Harapannya, kita bisa menyelesaikan proses ducting ini, sehingga kita bisa menikmati keindahan Kota Bandung dan juga secara estetika ini sangat mendukung,” tutur Ema. **

Palangka Raya – Tindak lanjut hasil pembahasan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebelumnya, mengenai Pembahasan desa blankspot dan desa bersignal belum 4G. Dinas Kominfo Kota Palangka Raya melaksanakan rapat Persiapan Pembangunan Blankspot Telekomunikasi di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Walikota Palangka Raya, Selasa siang (29/6/2021).

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Fifi Arfina dalam laporannya menyampaikan, hasil Rapat Sinkronisasi Data Blank Spot Kominfo se-Kalteng di Gedung Smart Dinas Kominfo Provinsi Kalteng yang dilaksanakan 9 Juni 2021 lalu. Kota Palangka Raya mendapat 3 alokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi.

“Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Bukit Sua dan Kelurahan Petuk Barunai yang mendapat 3 alokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi. Pembangunan menara oleh provider yang dikoordinasikan Badan Aksessibilitas Telekumunikasi dan Informasi (BAKTI),” ungkap Fifi Arfina.

Persiapan dari sisi Pemerintah Daerah antara lain menyediakan fasilitas berupa tanah, banguan dan infrastruktur pasif telekomunikasi (Misalnya gorong-gorong, menara, tiang, lubang kabel), serta pemberian hak perlintasan dan melakukan kemudahan survei lapangan. Selain itu kemudahan akses terhadap gedung atau kawasan serta tarif sewa dan/atau pengunaan asset milik Pemerintah Daerah dan ditambah kemudahan izin, persetujuan dan/atau sarana/prasarana pendukung misalnya pasokan daya listrik.

“Suatu langkah maju buat Pemko Palangka Raya terhadap dukungan Visi dan Misi Walikota mewujudkan Smart City, 3 alokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi di 3 Kelurahan di Kecamatan Rakumpit,” ucap Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu.

Pemko Palangka Raya melakukan percepatan untuk instrastruktur digital untuk mengurangi daerah yang blankspot kelurahan-kelurahan di Kota Palangka Raya. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 dukungan infrastruktur digital sangat diperlukan, sehingga inovasi-inovasi teknologi untuk khususnya pelayanan publik sudah bertransformasi dari layanan manual menjadi layanan digital.

Eranasional.com – Dalam seruan bersama majelis – majelis Agama dan keagamaan di Provinsi Bali Tahun 2019, meminta kepada kominfo untuk mempertimbangkan seruannya terhadap layanan akses internet di Provinsi Bali pada Hari Raya Nyepi yang berlangsung pada Kamis (7 Maret) pukul 06.00 WITA sampai Jumat (8 Maret) pukul 06.00 WITA..

Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan Seruan Bersama Majelis Agama dan Keagamaan Provinsi Bali Tahun 2019 tertanggal 1 Maret 2019.

Dalam surat edaran tersebut yang ditandatangani oleh Direktur Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Firmansyah Lubis, atas nama Menkominfo itu disebutkan, agar penyelenggara telekomunikasi dimaksud untuk tetap menjaga layanan kepentingan umum lainnya yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung.

“Agar masyarakat dan penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan langkah-langkah untuk menghindari dan/atau menangkal hoaks dan konten negatif,” bunyi poin kedua surat edaran tersebut. (rko)