“Ideal tinggal di Jakarta itu seharusnya Rp 5-10 juta. Rp 15 juta lebih bagus,” ujarnya, dikutip dalam video di channel YouTube personalnya, Sabtu (11/5/2024).

Sebenarnya angka yang disebutkan Ahok sudah memenuhi standar hidup layak di DKI Jakarta. menurut Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020.

Terdapat 64 komponen dalam Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020 sebagai standar hidup layak. Peraturan ini oleh Tim Riset CNBC Indonesia menjadi acuan untuk menghitung hidup layak Jakarta 2024.

Menurut perhitungan, KHL DKI Jakarta dengan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak 2020 adalah sebesar Rp4.686.138. Artinya masih akan ada sisa sekitar Rp300.000 lebih dari UMP sebesar Rp5.067.381 yang diterima dengan catatan yang diperhitungkan adalah kebutuhan wajib yang keluar tiap bulannya kecuali sandang dan kebutuhan lain yang masa pakainya lebih dari sebulan atau tidak dibeli tiap bulan.

Akan tetapi angka tersebut tampaknya belum mencerminkan seutuhnya pola kebutuhan masyarakat. Misalnya saja tidak memasukkan konsumsi makan. Kemudian juga penggunaan transportasi yang digunakan adalah transportasi umum bukan kendaraan bermotor pribadi. Ukuran sarana kesehatan pun tampaknya jauh dari cukup untuk konsumsi sebulan.

Jika menggunakan asumsi yang disesuaikan maka KHL DKI Jakarta adalah Rp5.256.400 per bulan. Tentunya menggunakan harga saat ini belum termasuk inflasi 2024 dan menghitung kebutuhan fashion.

KHL menjadi standar namun tampak belum ideal. Sebab ini baru kebutuhan lain seperti dana darurat pribadi, investasi, dan sosial belum termasuk. Adapun tabungan, hiburan, dan asuransi. Begitu juga dengan anggaran untuk membayar hutang atau cicilan.

Jadi bisa dikatakan kenaikan UMP tidaklah selaras dengan kebutuhan ideal masyarakat DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. UMP hanya cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari saat ini tanpa memikirkan masa depan.

JAKARTA, Eranasional.com – Dalam rangka kampanye Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menyelenggarakan Workshop Literasi Digital secara daring pada Kamis, 27 Juli 2023 dengan topik “Dunia Digital Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan”

Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 disebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.46 dari 5,00.

Dalam merespon hal tersebut, Kemenkominfo menyelenggarakan “Workshop Literasi Digital” dengan tagline yaitu Makin Cakap Digital 2023 dengan Kelompok Masyarakat dan Komunitas Sumatera.

Dalam materi kali ini, Ari Ujianto menyampaikan bisnis digital yang paling diminati karena memiliki keuntungan yang tidak kalah besar dengan bisnis konvensional.

“kita bisa menjalankan bisnis digital, karena bisnis ini banyak diminati dan memiliki keuntungan yang tidak kalah besar dengan bisnis konvensional seperti blogger, desain grafis, penerjemah, youtuber podcaster dan masih banyak lagi.” katanya

Pengurus Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengda Sumut, Ivo Nilasari mengatakan Dengan Literasi Digital yang baik maka Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, akan semankin luas.

“Dengan Literasi Digital yang baik maka Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, akan semankin luas. Termasuk Peluang Usaha dalam upaya peningkatan ekonomi Pendapatan keluarga melalui penggunaan Teknologi Digital.” katanya.

Terakhir dari Bevaola Kusuma Sari, Ia menghimbau untuk selalu jaga data pribadi.

“Jaga data pribadi kita dengan beberapa cara seperti selalu mengamankan dengan password yang sedikit rumit dan mengaktifkan verifikasi dua langkah, Selalu waspada akan tautan tak dikenal, jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal yang dikirimkan lewat email, media sosial atau aplikasi chatting.” katanya,

“Untuk diketahui, Workshop Literasi Digital ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Adapun informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo Facebook Page dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo #MakinCakapDigital.

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menargetkan pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp 990.014.024.000,00.

Hal ini disampaikan Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Menurutnya, jumlah tersebut naik 3,46% dibandingkan target pendapatan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022.

Sementara, untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.029.014.000.000,00 atau naik 3,02% jika dibandingkan dengan anggaran belanja dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2022, dimana ketika pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup APBD Kota Pekalongan Tahun 2022 yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp48 Milliar

“Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar Rp9 Milliar, sehingga pembiayaan itu yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp39 Milliar,” kata HA Afzan Arslan Djunaid di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis (14/7/2022).

Disampaikan Aaf, Rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya akan dibahas bersama-sama antara DPRD dengan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan guna penyempurnaannya penyusunan KUA dan PPAS.

Adapun salah satu tujuan penyusunan KUA PPAS ini sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran memberikan gambaran secara garis besar cara kerja dan anggaran seluruh perangkat daerah yang berpedoman pada RKPD tahun 2023.

Hal ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lanjutnya, penyampaian KUA PPAS ini merupakan kelanjutan dari tahapan proses perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, antara substansi akan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan tahun 2023 dengan demikian dapat juga dimaknai sebagai penerjemahan dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026.

Komponen-komponen yang tercantum dalam  PPAS akan berisi penjabaran dari upaya pertahanan perwujudan visi dan misi serta program-program unggulan daerah seperti jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga.

“Jaminan akses pendidikan masyarakat fasilitasi bagi pelaku dan lembaga pendidikan keagamaan, membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota,” katanya.

“Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga, penambahan sarana olahraga dan kesenian serta memberikan fasilitas internet gratis bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menjelaskan bahwa, KUA PPAS ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintah daerah.

Dalam hal ini Pemkot Pekalongan perlu menyampaikan rancangannya kepada DPRD untuk nantinya dibahas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang diharapkan akan memunculkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Memang saat ini, pedoman untuk penyusunan APBD Tahun 2023 belum keluar, hanya ada surat dari Mendagri terkait dengan arahan kapan atau jadwal untuk dibahas, sehingga memang kami masih mengacu pada pedoman penganggaran tahun anggaran 2021 untuk penyusunan KUA PPAS,” tuturnya

Selaku jajaran DPRD, Azmi berharap apa yang disampaikan Pemkot bisa sesuai harapan DPRD juga yang merupakan perwakilan masyarakat Kota Pekalongan.

“Sehingga ke depan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan lebih membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Pekalongan secara meluas,” tandasnya.