JAKARTA, Eranasional.com – Dalam rangka kampanye Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menyelenggarakan Workshop Literasi Digital secara daring pada Minggu, 20 Agustus 2023 dengan topik “Peluang dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Desa di Era Digital”

Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 disebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.46 dari 5,00.

Manager Cerita Santri Aina Masrurin mengatakan untuk memasarkan melalui digital menguasai tiga skill yaitu pemasaran digital, manajemen lokapasar dan pengelolaan keuangan

“Dalam memasarkan melalui dunia digital kita membutuhkan tiga skill yang harus dikuasai yaitu pemasaran digital, manajemen lokapasar dan pengelolaan keuangan” katanya.

Djaka Dwiandi menjelaskan tentang Desa digital yang dimana merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah demi meminimalkan adanya kesenjangan terhadap informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaat teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang.

“Desa digital merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah demi meminimalkan adanya kesenjangan terhadap informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaat teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang.” jelasnya.

Ia Juga mengatakan dalam pengembangan Desa Digital juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah di desa, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya aksesibilitas terhadap layanan publik. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan konsep dan prinsip Desa Digital untuk kemajuan berkelanjutan.

“Pengembangan Desa Digital juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah di desa, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya aksesibilitas terhadap layanan publik. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan konsep dan prinsip Desa Digital untuk kemajuan berkelanjutan.” katanya.

Trisno Sakti Hermawanti mengatakan Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital.

“Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital.” katanya.

Untuk diketahui, Workshop Literasi Digital ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Adapun informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo Facebook Page dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo #MakinCakapDigital.

Eranasional.com Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan 1,8 juta hektare lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers secara virtual di Kantor Kemendes PDTT, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/5).

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta hektare lahan pertanian di 3,2 juta hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaannya, menerangkan, dari 1,8 juta hektare lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 hektare telah melakukan aktivitas produksi.

Intensifikasi dilakukan, menurut Mendes PDTT, untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

Intensifikasi pada 500.000 hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun.

“Misalnya yang sudah ada ini, hasil panennya rata-rata sekitar 3-4 ton per hektare dalam satu kali tanam. Dalam program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per hektar dalam satu kali tanam,” terangnya.

500.000 Hektare lahan ini, lanjutnya, telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 Juta Hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker.

Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

“Kita uji coba di 500.000 hektare ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 Juta hektare lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mendes PDTT mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19.

Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjut Mendes PDTT, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.

“Karena Covid-19, impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” ujarnya. (red)

Eranasional.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk membantu dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat.

Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 dan e-Human Development Worker (e-HDW).

Keduanya diluncurkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di Kantor Kemendes PDTT yang dilakukan secara virtual dengan didampingi oleh Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa, aparat desa, pendamping desa dan para pegiat desa lainnya.

Mendes PDTT menjelaskan bahwa terkait Aplikasi Desa Melawan Covid-19 dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan protokol penanganan wabah Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Menurutnya, Aplikasi ini akan membantu Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya dalam memberikan edukasi dan informasi tentang Covid-19 ke masyarakat, serta pengumpulan data secara real-time terkait penyebaran Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan bisa memudahkan proses pelaporan atas kondisi desa terkait Covid-19.

“Aplikasi Desa Melawan Covid-19 bisa mengakses berbagai materi pencegahan Covid-19 dan membagikannya kepada masyarakat. Relawan Desa Lawan Covid-19 akan mengirimkan laporan mingguan dan bulanan melalui aplikasi Desa Lawan Covid-19 ini.

Data-data tersebut selanjutnya dapat diakses oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pengambilan kebijakan terkait pecegahan dan penanganan Covid-19 di daerah,” kata Mendes PDTT, Rabu (13/5).

Selain Aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini untuk memastikan layanan intervensi gizi masyarakat pada masa wabah Covid-19.

“Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada Keluarga 1.000 HPK penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting. Aplikasi ini akan membantu para Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran),” katanya.

Dengan diluncurkannya kedua aplikasi yang mendapat bantuan dan dukungan dari World Bank ini akan sangat bermanfaat ketika digunakan secara maksimal.

“Kita harapkan, kedua aplikasi ini bisa terus-menerus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan memenuhi dan menjalankan perintah didalam kedua aplikasi tersebut sehingga berbagai upaya melawan Covid-19 oleh desa dan berbagai upaya untuk penurunan stunting di desa bisa kita lakukan secara maksimal,” katanya.  (red)

Eranasional.com – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky. (red)