Depok, ERANASIONAL.COM — Universitas Indonesia (UI) tengah memproses dugaan kekerasan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI.

Penegasan kasus ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI degan pendekatan berperspektif korban.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menegaskan pihaknya melakukan monitoring adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum (FH) kampus tersebut.

“Fakultas Hukum sudah merespons, nanti rektorat melakukan monitoring bagaimana penanganan di fakultas,” kata Rektor UI Heri Hermansyah di Kampus UI Depok, Senin (13/4/2026).

Dalam pernyataan di akun instagram FHUI @fakultashukumui, Rektor menjelaskan pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa.

Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual.

Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Fakultas menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika merupakan prioritas utama. Saluran pelaporan yang aman serta dukungan yang diperlukan tersedia bagi pihak yang membutuhkan.

Hal ini menjawab terkait penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” katanya, Jakarta, Sabtu (11/4).

Apalagi dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujar Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tutupnya.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Waka BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang di Jakarta, Rabu (8/4).

Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa ia terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain.

“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.

Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang memang harus diperbaiki gizinya.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.

Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.

Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Dadan menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelas Dadan.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Lebih jauh, BGN menekankan bahwa seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.

Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan kepada para penerima manfaat di lapangan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara itu saat menanggapi kabar pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang ramai diperbincangkan.

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, alokasi anggaran program tersebut semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan makanan.

Menurutnya, program anggaran MBG seharusnya difokuskan untuk menyediakan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi”tandasnya.

Pernyataan tersebut diusulkan Hinca dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Karena itu pimpinan, saya bertanya kepada BNN dan juga teman-teman ini, saya izinkan bertanya nih nanti dijawab, apakah Anda setuju dengan usulan saya, kita bentuk kawasan ekonomi khusus ganja medis Indonesia,” ujar Hinca.

Hinca mengaku heran negara masih melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Padahal, di daerah asalnya, Sumatera Utara, ganja bagus untuk pertanian dan peternakan masyarakat.

“Saya menginginkan agar ganja mulai bisa digunakan secara terang jika selama ini negara mempermasalahkan peredaran gelapnya. Selain untuk medis, status kawasan ekonomi khusus juga penting untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri,” ujarnya

Menurut dia, pemerintah nantinya bisa memilih sejumlah pulau untuk dijadikan kawasan tersebut. Mulai dari Aceh, Sumut, hingga Maluku.

“Dari puluhan ribu pulau di Indonesia ambil aja 10, fokus di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi keren,” ujar Hinca.

Menurut dia, pemerintah perlu meniru Korlantas Polri melalui pengelolaan BPKB, yang pendapatannya tidak hanya digunakan untuk operasional, namun bisa untuk tujuan APBN.

“Sehingga hasilnya nanti kayak Karkolantas, 88 persen balik ke kegiatannya, 12 persen kembali ke APBN supaya anggaran yang tadi kami persoalkan ini enggak lagi jadi masalah, tapi jangan dijual di Indonesia,”tandas Hinca.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan Pusat Polisi Militer (Puspom) melimpahkan berkas perkara para tersangka, sekaligus barang bukti kasus tersebut kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta.

“Selanjutnya, pada hari ini Selasa 7 April 2026 telah dlimpahkan Berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana kejahatan Sdr AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta, ujar Aulia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, berkas tersebut selanjutnya akan diperiksa kelengkapannya, baik secara formil maupun materil. Jika dinyatakan lengkap, kasusnya akan dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

“Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang buktinya,” ujar Aulia.

“Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka dan akuntabel, serta sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI,” tuturnya

Perempuan asal Yogyakarta ini tak hanya membawa kecantikan dan kelembutan, tetapi juga ketegasan serta semangat pantang menyerah dalam menjalankan tugasnya. Baginya, menjadi pemimpin bukan soal gender, melainkan soal kemampuan dan komitmen.

“Perempuan zaman sekarang harus maju, tangguh, dan bertanggung jawab. Kita tidak kalah dengan laki-laki,” ujar Shinta saat ditemui di kantornya, Jakarta Barat, Selasa (7/4).

Mengusung semangat R.A. Kartini, Shinta percaya perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, apa pun profesinya. Di dunia agraria yang penuh tantangan mulai dari konflik hingga sengketa tanah ia justru melihat peluang untuk menunjukkan kepemimpinan perempuan yang humanis.

Menariknya, pendekatan yang ia gunakan sering kali lebih mengedepankan empati. “Saya bisa melakukan pendekatan dari hati ke hati. Justru itu menjadi kekuatan sebagai perempuan,” ungkapnya.

Perjalanan profesionalnya juga tak kalah menarik. Sebelum bergabung dengan Kementerian ATR/BPN, Shinta pernah berkarier sebagai seorang lawyer selama empat tahun. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga dalam memahami berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan.

Perjalanan akademiknya pun inspiratif. Shinta menyelesaikan dua program sarjana sekaligus, yakni Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia dan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia hingga meraih gelar doktor di Universitas Trisakti.

“Pendidikan adalah kunci,” tegasnya sebuah prinsip yang terus ia pegang hingga kini.

Kariernya di Kementerian ATR/BPN dimulai dari bawah sebagai staf. Berkat dedikasi dan prestasi, ia terus menapaki jenjang karier, mulai dari kepala seksi, kepala subdirektorat, kepala bagian, hingga dipercaya memimpin Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Kini, untuk kedua kalinya, ia dipercaya memimpin kantor pertanahan kali ini di Jakarta Barat.

Meski tantangan di dunia pertanahan tidak ringan, Shinta tetap optimistis. Ia berkomitmen menjalankan program kerja yang berpihak pada masyarakat serta mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Bagi Shinta, menjadi perempuan karier bukan berarti melupakan peran kodrati. Ia justru melihat keseimbangan sebagai kekuatan.

“Kita harus menunjukkan bahwa perempuan mampu. Tapi tetap ingat peran kita sebagai ibu dan istri,” tutupnya.

Kisah Shinta Purwitasari menjadi inspirasi bahwa perempuan Indonesia hari ini bukan hanya bermimpi, tetapi juga berani melangkah dan memimpin. Sebuah potret nyata Kartini masa kini yang menginspirasi.

Zulhas mengakui kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik itu luar biasa dampaknya akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Zulhas, plastik itu luar biasa naiknya bahkan tadi ada yang mengadu dari Kalimantan Barat kepada dirinya mau beli gabah karunganya engga ada.

“Misalnya sekarang plastik. Plastik itu luar biasa naiknya. Tadi ada yang mengadu kepada saya dari Kalimantan Barat. Mau beli gabah, karungnya nggak ada, karena karungnya dari plastik, jadi memang ada dampak kesulitan di situ,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2026).

Tak hanya itu, jalur logistik global pun ikut terganggu. Konflik yang menyebabkan Selat Hormuz tutup ini membuat rute transportasi laut harus berputar lebih jauh. Imbasnya, mengerek biaya ongkos kirim dan waktu tempuh.

“Sekarang ini transportasi laut itu putar ya tentu ongkos naik. Tadi misalnya 20 hari, sekarang bisa 60 hari ya, yang tadinya 30 hari sekarang 60 hari,” tambah Zulhas.

Kondisi ini diperparah dengan merangkaknya harga avtur. Zulhas menyebut hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat.

“Avtur yang naik sehingga ongkos pesawat boleh (naik) 13%. Itu dampak daripada apa yang terjadi di kawasan perang Amerika-Iran-Israel,” imbuh Zulhas.

Meski banyak sektor terdampak, Zulhas memastikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan sehingga stok beras dipastikan aman dari gejolak harga maupun kelangkaan.

Menurut Zulhas, kesiapan Indonesia menghadapi krisis global jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

“Beras aman, tidak ada kenaikan apapun. Sampai akhir tahun 2026 beras kita aman, bahkan saya prediksi sampai 2027,” tandas Zulhas.

Program ImmiCare memungkinkan petugas Imigrasi datang langsung ke lokasi pemohon untuk melakukan perekaman data biometrik serta verifikasi dokumen.

Layanan ini menjadi solusi bagi pasien yang tidak memungkinkan hadir ke kantor imigrasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen perjalanan secara mendesak untuk keperluan medis ke luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, permohonan layanan ImmiCare diajukan melalui rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Batam.

Pihak rumah sakit akan menerbitkan surat permohonan resmi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Imigrasi yang siaga selama 24 jam.

Setelah seluruh persyaratan dokumen dipenuhi dan diverifikasi, petugas akan menjadwalkan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan proses perekaman biometrik dan wawancara secara langsung dengan pemohon.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Martson H. Sihaloho, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ImmiCare merupakan bentuk komitmen institusinya dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun saat ini institusi tersebut tengah diterpa isu dugaan pungutan liar (pungli).

“Melalui ImmiCare, kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan keimigrasian, termasuk mereka yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor. Ini adalah bentuk pelayanan jemput bola yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Martson kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menambahkan, layanan ini juga menjadi langkah konkret dalam mendukung percepatan pelayanan dokumen perjalanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan di luar negeri.

Sejauh ini, ImmiCare mendapatkan respons positif dari pihak rumah sakit maupun masyarakat.

Program ini dinilai sangat membantu karena proses pengurusan paspor dapat dilakukan tanpa harus memindahkan pasien, sehingga risiko terhadap kondisi kesehatan dapat diminimalkan.

Ke depan, Kantor Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan layanan ImmiCare sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan humanis, sekaligus meningkatkan pengawasan internal guna menjaga integritas layanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.

“Jadi (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kita sudah hitung,” tambahnya.

Selain itu, Purbaya menyebut APBN 2026 masih memiliki bantalan tersendiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai Rp 420 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai jika diperlukan untuk menutup kenaikan harga minyak.

“Kita sudah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata US$ 100, artinya nanti ada yang di atas US$ 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan eksisting anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi bantalan yang saya bilang tadi. Jadi negara kita aman,” ucap Purbaya.

Ia menegaskan Potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa Artificial Inteligence (AI). Ia kembali menegaskan hal tersebut tidak pernah disampaikan kliennya.

Pernyataan tersebut disampaikan tim pengacara Rismon, Jahmada Girsang usai merespon Wapres Jusuf Kalla akan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri, pada Senin (6/4/20266).

“Itu olahan AI semuanya ya, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Oleh karena itu, Jahmada mengatakan pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks. Lebih lanjut, ia juga enggan berkomentar mengenai rencana pelaporan yang akan dilalukan oleh JK terhadap Rismon.

Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, tuturnya.

Sebelumnya Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Rismon Sianipar yang menuduh dirinya membiayai Roy Suryo dan pihak lainnya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin itu tidak benar,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya memuat Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin tidak benar, saya kenal pun ketemu tidak pernah,” kata JK dalam keterangan pers di kediamannya, Jakarta, Minggu, (5/4).

JK mengaku mengenal Roy karena mantan menteri saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Namun, JK mengaku tidak mengenal pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengguliran isu ijazah palsu.

“Kalau memang begitu (ada memberi dana) di mana dan kapan?” ujar dia.

Dia menyampaikan kuasa hukumnya akan melaporkan Risman ke Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026.

Pelaporan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada keterlibatannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

“Pengacara ini mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon, untuk menyatakan kebenaran. Bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dan tidak pernah membantu dalam cara apa pun Roy dan Rismon itu. Apa lagi pernah ketemu, kalau pernah ketemu di mana kapan?” kata JK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit.

RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Dukungan Pelaksanaan Kemendagri

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.